NEW YORK, Media Semesta — Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Markas Besar PBB New York secara resmi menetapkan kembali Republik Indonesia sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB (*United Nations Human Rights Council/UNHRC*) untuk periode masa jabatan tiga tahun mendatang.
Dalam pemungutan suara rahasia (*secret ballot*) yang diikuti oleh 193 negara anggota PBB, Indonesia mencatatkan prestasi gemilang dengan meraup 186 suara sah, merupakan perolehan suara terbanyak dan tertinggi di antara seluruh negara calon dari kawasan Asia Pasifik.
Apresiasi Dunia Terhadap Diplomasi Menjembatani Perbedaan
Kemenangan telak dengan persentase dukungan mencapai lebih dari 96 persen anggota PBB ini mencerminkan tingginya pengakuan dan kepercayaan masyarakat internasional terhadap rekam jejak diplomasi luar negeri Indonesia yang independen, aktif, dan senantiasa mengedepankan pendekatan dialog konstruktif.
Indonesia dipandang sebagai kekuatan penengah (*bridge builder*) yang mampu merajut kerja sama dan menjembatani jurang polarisasi ideologis antara negara-negara barat dengan negara-negara berkembang anggota Gerakan Non-Blok.
Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di New York menyampaikan rasa syukur mendalam atas kepercayaan luar biasa dari komunitas bangsa-bangsa dunia terhadap integritas Indonesia.
“Amanah besar ini adalah buah dari komitmen nyata Indonesia yang tidak pernah lelah menyuarakan keadilan, pemajuan hak asasi manusia universal, dan perlindungan kelompok rentan, perempuan, dan anak-anak di panggung global tanpa menerapkan standar ganda,” ungkapnya usai penghitungan suara di New York.
Prioritas Penguatan Hak atas Pembangunan dan Keadilan Iklim Global
Sebagai anggota Dewan HAM PBB yang berbasis di Jenewa, Indonesia menetapkan tiga agenda prioritas kepengurusan: memajukan Hak atas Pembangunan (*Right to Development*), memperjuangkan keadilan iklim (*Climate Justice*) bagi negara-negara kepulauan terancam kenaikan muka air laut, dan memperkuat perlindungan pekerja migran.
Indonesia juga berkomitmen terus menyuarakan hak-hak kemerdekaan dan keadilan kemanusiaan bagi rakyat Palestina serta mendorong penyelesaian krisis pengungsi di berbagai kawasan konflik bersenjata.
Kementerian Luar Negeri RI menegaskan bahwa keanggotaan di Dewan HAM PBB ini akan disinergikan secara harmonis dengan implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) di dalam negeri.
Prestasi diplomasi multilateral ini semakin mengukuhkan martabat dan wibawa Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia yang aktif berkontribusi nyata menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Komentar Pembaca
Demi kenyamanan dan diskusi yang sehat, seluruh komentar yang dikirimkan akan melalui proses peninjauan dan moderasi oleh tim redaksi terlebih dahulu sebelum ditampilkan ke publik.